MEDIA PELAYANANINFORMASITRANSPARANSI
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Jalan Baso Bobihoe No. 09 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo

Hakim Agung H. Sunarto Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung H. Sunarto Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Jakarta:badilag.net

Dr.H. Sunarto, S.H., M.H akhirnya terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial setelah mengantongi 24 suara. Ia unggul 3 suara dari Dr.H. Andi Samsan Nganro,S.H., M.H yang memperoleh 21 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah. Acara pemilihan dilakukan di ruang Kusuma Atjmaja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung RI, Kamis (26/4/2018).

Sunarto yang sebelumnya menjabat Ketua Muda Pengawasan, menggantikan H.Suwardi, S.H.,M.H yang pensiun Kamis (1/6/2017) lalu.

Mekanisme pemilihan diatur dalam SK KMA No.78/KMA/SK/IV/2018 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial. Sekretaris MA AS Pudjoharsoyo bertindak sebagai ketua panitia pemilihan.

Pada putaran pertama, Sunarto memperoleh 13 suara, Andi Samsan Nganro 9 suara, Takdir Rahmadi 8 suara, Supandi 6 suara, Suhadi 4 suara, dan Zahrul Rabain 3 suara. Tiga kandidat lainnya yaitu Hary Djatmiko, Soltoni Mohdally, dan Yulius masing-masing mendapatkan 1 suara.

Oleh karena Sunarto dan Andi Samsan Nganro memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama namun belum memperoleh 50 persen suara ditambah 1 suara yang sah, maka dilakukan pemilihan putaran kedua.

Sekilas Biografi Sunarto

Sunarto lahir di Sumenep pada 11 April 1959. Ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 1984.

Pendidikan S-2 ia tempuh di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fokus studinya pada hukum bisnis dan lulus pada tahun 2001. Sunarto berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum setelah menyelesaikan studi S-3 di Universitas Brawijaya Malang.

Sunarto meniti karir sebagai calon hakim pada tahun 1986 di PN Surabaya. Pada tahun 1987 ia dilantik menjadi hakim di PN Merauke. Ia bertugas di sana hingga 1992.

Dari PN Merauke, Sunarto dipindah ke PN Blora. Ia bertugas di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur itu dari tahun 1992 hingga 1997. Setelah itu, pada tahun 1997-2002, Sunarto pindah tempat tugas di PN Pasuruan.

Karir Sunarto mulai menanjak ketika dipindah ke PN Trenggalek. Pada tahun 2002 hingga 2003, ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Trenggalek. Di satker yang sama, pada tahun 2003 hingga 2005, posisinya naik menjadi Ketua PN.

Pada tahun 2005, Sunarto diangkat menjadi hakim tinggi. Tempat tugasnya adalah PT Gorontalo. Tidak sampai dua tahun bertugas di sana, Sunarto diorbitkan ke Jakarta untuk menjadi hakim tinggi pengawas pada Badan Pengawasan MA. Tugas itu diembannya sejak tahun 2006 hingga 2009.

Pada tahun 2009 karir Sunarto menanjak lagi. Di Badan Pengawasan MA, ia diberi amanah menjadi Inspektur Wilayah III. Ruang lingkup tugasnya meliputi wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Setahun kemudian, masih jadi pejabat eselon II, Sunarto dilantik menjadi Inspektur Wilayah II. Ruang lingkup tugasnya meliputi wilayah DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di MA), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Sunarto menjadi Inspektur Wilayah II hingga tahun 2013, sebelum akhirnya kini ia resmi menjadi orang nomor satu di Badan Pengawasan MA.

Sunarto beberapa kali mengikuti seleksi calon hakim agung dan ditolak oleh DPR. Pada tahun 2015, akhirnya ia berhasil menjadi hakim agung.

Pada tahun 2017, Sunarto dilantik oleh Ketua MA menjadi Ketua Muda Pengawasan.

Di kalangan internal MA, Sunarto dikenal sebagai sosok yang religius, berintegritas tinggi, tegas, anti suap dan berperawakan kalem.

Continue Reading

Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Monitoring dan Evaluasi di PTA Bengkulu

Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Monitoring dan Evaluasi  di PTA Bengkulu

Bengkulu | PTA Bengkulu

Pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam DIPA harus dimenej dengan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi penggunaan uang itu sendiri. Sehingga setiap rupiah yang ada dalam DIPA dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi satuan kerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Biro Keuangan MA-RI melakukan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan di PTA Bengkulu dan difokuskan pada DIPA 01. Tim yang bertugas ke PTA Bengkulu ada 2 (dua) orang yaitu Kepala Sub Bagian Penilaian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Tumijo Joko Siswoyo dan staf Mahrup. Monitoring dan evaluasi akan berlangsung selama 4 (empat) hari, Selasa – Jum’at (17-20/04).

Demikian disampaikan Tumijo Joko Siswoyo kepada Wakil Ketua PTA Bengkulu H. Abd. Hamid Pulungan ketika melakukan audensi sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan tersebut. Disebutkan oleh Tumijo Joko Siswoyo, dirinya sudah berulangkali melakukan monitoring dan evaluasi di PTA Bengkulu, terakhir kalinya sekitar satu tahun yang lalu. Oleh sebab itu, urainya lebih lanjut, dirinya sudah akrab dengan pejabat di PTA Bengkulu.

Continue Reading