Ta'aruf dan Rapat Perdana Ketua PA Limboto

Bangun 4T Berantas Penyakit Disiplin

Sumber : pa-limboto.go.id

Setelah acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Ketua PTA. Gorontalo Drs. H. A. Dahlan, SH, MH tanggal 01 Desember 2014 yang lalu, maka resmilah Pengadilan Agama Limboto mempunyai ketua baru, yakni Drs. Muh. Hamka Musa. Beliau sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Raha

Pada hari Kamis, 18 Desember 2014 ketua PA. Limboto yang baru ini Drs. Muh. Hamka Musa mengadakan pertemuan dalam rangka perkenalan (ta'aruf) sekaligus rapat perdana dengan seluruh unsur hakim, pegawai dan tenaga honorer PA. Limboto. Ketua yang didampingi Wakil Ketua PA. Limboto Dra. ST. Mahdianah Nas menggelar pertemuan tersebut di ruang sidang utama. Pertemuan dimulai pada pukul 09.00 WITA, dibuka oleh Panitera/Sekretaris PA. Limboto Drs. Djafar Madjabi dilanjutkan dengan perkenalan ketua baru dengan para pegawai.

 

Acara dilanjutkan dengan rapat berupa pembinaan dari Ketua PA. Limboto. Sebagai ketua baru beliau mengharapkan kerjasama dan peningkatan kinerja seluruh aparat Pengadilan Agama Limboto dalam rangka menjadikan Pengadilan Agama Limboto lebih baik lagi kedepannya. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan hasil sosialisasi pada pertemuan di PTA Gorontalo tanggal 2 Desember 2014 yang lalu, diantaranya adalah :

1.       Setiap pegawai hendaknya lebih meningkatkan disiplin kerja, memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan larangan, mematuhi jam masuk, jam pulang, jam istirahat dan semua disiplin sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, terlebih kaitannya dengan PP No. 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

2.       Setiap pegawai diharapkan benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi).

3.       Setiap satker hendaknya benar-benar memperhatikan optimalisasi penggunaan dan pengisian aplikasi SIADPA. " Jangan sampai laporan SIADPA hijau, tapi kenyataanya merah. Hindari istilah Merah semangka, diluarnya hijau padahal di dalamnya ketika dibuka  merah atau masih banyak yang tidak akurat". Monitoring dan pengawasan hendaknya setiap hari dilakukan baik melalui info perkara Badilag maupun monitoring perbandingan laporan SIADPA dan manualnya. Semua data perkara online harus valid dan akurat, data yang tidak akurat di satu satker akan berpengaruh pada akurasi data secara nasional.

4.       Mengenai penyerapan anggaran khususnya anggaran di DIPA 04 untuk kegiatan sidang keliling dan prodeo hendaknya terserap secara maksimal apalagi kegiatan ini bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan.

5.       Dalam menangani perkara, hakim harus terus belajar dan memperkaya dirinya dengan perkembangan hukum terbaru. Untuk itu hakim perlu membeli atau memiliki literatur-literatur hukum, membaca putusan-putusan Mahkamah Agung untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan pemahaman, sehingga menguasai perkembangan baru di dunia hukum secara luas dalam rangka membuat pertimbangan-pertimbangan hukum agar dalam membuat putusan, mereka lebih profesional. Dalam kesempatan ini Wakil Ketua PA. Limboto Dra. ST. Mahdianah K menambahkan bahwa "Pelayanan dalam persidangan hendaknya menjadi perhatian pula, jangan sampai hakim dan panitera sidang tertidur pada saat sidang berlangsung, kalau bisa jangan membawa HP ke dalam ruang sidang dan hindari istilah hakim yang kasar, sekalipun ada beban pribadi namun pelayanan prima tetap dikedepankan".

6.       Aparatur peradilan agama termasuk PA. Limboto yang masuk kategori wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) diharapkan untuk segera mengisi dan mengirim LHKPN tersebut. Mereka yang wajib menyampaikan LHKPN adalah para hakim dan pejabat yang baru pertama menjabat, mengalami promosi atau mutasi dan pensiun. Ada dua jenis formulir LHKPN, yaitu Model A dan Model B. Formulir Model A adalah formulir yang diisi oleh penyelenggara negara yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan formulir Model B merupakan formulir yang diisi oleh penyelenggara negara yang sudah pernah mengisi formulir Model A dan mengalami promosi atau mutasi atau pensiun.

Selain menyampaikan hasil sosialisasi PTA di atas, Ketua PA. Limboto yang baru ini mengharapkan agar semua pegawai PA. Limboto tetap bersemangat dalam bekerja dengan mengedepankan 4 T yaitu :

1.       Cepat

2.       Tepat

3.       Dapat

4.       Bermanfaat

Empat hal di atas harus dibarengi pula dengan  menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, bila ada permasalahan hendaknya diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan. Hal menarik yang disampaikan beliau adalah tentang "penyakit disiplin" yang sering hinggap pada kita sehingga apa yang kita lakukan jauh dari sempurna, diantaranya :

1.       KU-DIS                  : Kurang Disiplin

2.       KU-RAP                                : Kurang Rapi

3.       KU-TIL                   : Kurang Teliti

4.       T B C                      : Tidak bisa Computer

 Penyakit disiplin ini (yang sempat membuat suasana rapat jadi ramai) hendaknya bisa segera di berantas dengan terus belajar dan meningkatkan profesionalitas dalam bekerja demi pelayanan yang lebih baik sehingga dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat Indonesia.

  • /index.php/artikel/18-rapat-sosialisasi-dipa-dan-pembahasan-kerja-tahun-2015-pengadilan-agama-limboto
  • /index.php/artikel/16-pa-limboto-pelantikan-ketua-pengadilan-agama-limboto