Zona Integritas
- PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI
- KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBK/WBBM)
- PADA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO KLAS I-B
- DASAR HUKUM PERMENPAN PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM
1. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU 30/2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
6. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14/2014 tentnag Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. - 11. Permen PAN dan RB Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- DATA DUKUNG PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
- PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2021
-
MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN TATALAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
