Zona Integritas

  • PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI
  • KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBK/WBBM)
  • PADA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO KLAS I-B
  • DASAR HUKUM PERMENPAN PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM
    1. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
    2. UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    3. UU 30/2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
    4. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    5. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
    6. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
    7. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    8. Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
    9. Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
    10. Permen PAN dan RB 14/2014 tentnag Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  • DATA DUKUNG PENILAIAN MANDIRI ZI
  • MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN TATALAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

CHANEL PA-LIMBOTO